Sangatta – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman. Ia menegaskan, efisiensi memang penting, namun jangan sampai mengabaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, terutama di wilayah terpencil.
Menurutnya, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan efisiensi anggaran. Pertama, berkurangnya alokasi dana akibat kebijakan tersebut. Kedua, dan yang tak kalah penting, perlunya pemerintah turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung.
“Kalau kami melihat, pertama memang anggaran berkurang karena efisiensi. Tapi yang lebih penting, pemerintah perlu melihat langsung ke bawah—mendengarkan aspirasi, terutama dari daerah pelosok dan terpencil, untuk tahu apa kebutuhan nyata mereka,” ujar Akhmad kepada awak media.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, usulan program pembangunan tidak akan efektif jika alokasinya tidak tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, terutama yang selama ini minim sentuhan pembangunan.
“Kalau anggaran ada tapi hanya menyasar daerah-daerah tertentu, itu belum maksimal. Daerah yang kurang tersentuh pembangunan justru perlu porsi lebih,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan lima—meliputi Kecamatan Kaliorang, Karangan, Sandaran, Kaubun, dan Sangkulirang—menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif dalam perencanaan anggaran. Dengan demikian, kebijakan efisiensi tidak mengorbankan esensi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan.
“Efisiensi harus seimbang dengan pemerataan manfaat. Jangan sampai penghematan justru menghambat pembangunan,” pungkas Akhmad. (ADV)
