SANGATTA — Razia bukan satu-satunya cara yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur (Kutim) untuk mengawasi tempat usaha yang masuk kategori berisiko terkait HIV/AIDS. Selain pemeriksaan di lapangan, petugas juga mengedepankan teguran dan pendekatan edukatif kepada pemilik usaha.
Kepala Satpol PP Kutim Fata Hidayat mengatakan strategi tersebut diterapkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah menekan potensi penularan penyakit menular seksual. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
Fata menyampaikan hal itu setelah menghadiri rapat koordinasi bersama KPAD di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, baru-baru ini. Ia menegaskan Satpol PP siap menjadi bagian dari langkah penertiban yang dilakukan pemerintah.
Menurut Fata, petugas sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan di sejumlah titik yang dilaporkan masyarakat. Namun, tidak semua operasi menemukan pasangan atau aktivitas yang dianggap mencurigakan.
Situasi tersebut membuat petugas perlu menyesuaikan pola pengawasan. Ketika tidak ditemukan pelanggaran, personel tetap memberikan peringatan kepada pengelola agar menjalankan usaha sesuai ketentuan daerah.
“Strategi persuasif juga dikedepankan dengan memberikan teguran tegas serta imbauan edukatif kepada para pemilik usaha,” ujar Fata.
Ia menjelaskan Satpol PP tidak bertugas mengelola data kasus HIV/AIDS. Informasi mengenai jumlah warga yang terjangkit maupun data terkait penanganan penyakit tersebut berada di KPAD.
Fata mengatakan pembagian tugas diperlukan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Satpol PP berfokus pada pengawasan dan penegakan aturan, sementara koordinasi teknis penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui KPAD.
Pemkab Kutim pun mendorong kerja bersama antarlembaga untuk memperkuat pencegahan. Pengawasan terhadap tempat yang dinilai berisiko akan dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menekan potensi aktivitas yang melanggar ketentuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengelola usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan HIV/AIDS. (ADV/ProkopimKutim/TP)
