Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mengatasi persoalan jaringan internet, terutama di wilayah yang masih berstatus blank spot. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper), langkah konkret kini difokuskan pada efisiensi anggaran serta peluang kerja sama dengan sektor swasta.
“Kalau bicara kebutuhan, bisa sampai ratusan miliar, bahkan triliunan. Maka kita realistis, bagaimana anggaran yang minimalis bisa menghasilkan capaian maksimal,” ungkap Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, merujuk pada biaya perluasan jangkauan sinyal di titik-titik strategis.
“Sebagai langkah strategis, salah satunya dengan memasang penguat sinyal di kawasan pasar atau pusat keramaian agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Ronny menyatakan, pemerataan akses internet di daerah seluas Kutim bukanlah hal mudah. Kondisi geografis yang luas dengan sebaran penduduk tidak merata membuat banyak penyedia layanan enggan berinvestasi di wilayah tertentu. “Makanya kita fokus dulu pada titik-titik prioritas seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan UPT. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.
Ronny menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah menata pemasangan jaringan internet di sejumlah fasilitas publik. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat dukungan infrastruktur digital. “Kami berbagi tugas, provinsi bisa membantu titik-titik di area publik, sementara kami fokus pada sarana administrasi di tingkat desa,” tambahnya.
Namun, Ronny juga mengakui penggunaan internet di lapangan kerap menimbulkan persoalan baru. Salah satunya pemborosan kuota akibat pemanfaatan jaringan untuk hiburan. “Kadang malam dipakai nonton YouTube, besoknya koneksi jadi lemot. Padahal yang utama kan untuk administrasi dan pelayanan publik,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Diskominfo Kutim menyiapkan skema pengelolaan penggunaan internet yang lebih tepat sasaran, apakah berbasis kuota atau kecepatan, agar kinerja pelayanan publik tetap optimal. (ADV)
