SANGATTA – Harapan warga Kutai Timur (Kutim) untuk melihat hasil pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka kini mendapat perhatian serius dari DPRD. Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, menegaskan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berangkat dari suara rakyat—bukan sekadar rencana di atas kertas.
Menurutnya, semangat pemerataan pembangunan hanya akan bermakna jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi program nyata yang dirasakan hingga pelosok desa.
“Kita bisa menilai dari anggaran kemarin, pada saat pemasukan judul atau program-program itu, kami berharap betul-betul sesuai dengan hasil Musrenbang,” ujar Yusri.
Ia menegaskan, Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka langsung ke pemerintah. Karena itu, Yusri meminta agar OPD tidak mengabaikan hasil Musrenbang dan menjadikannya panduan utama dalam penyusunan program kerja.
Lebih lanjut, politisi kelahiran 30 Juli 1981 ini menjelaskan bahwa proses pengawalan aspirasi rakyat terus dilakukan hingga ke tahap pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Di forum tersebut, DPRD memastikan agar program yang masuk benar-benar selaras dengan hasil Musrenbang.
“Pada saat rapat Banggar itu, kami berharap hasil Musrenbang benar-benar diakomodasi dan OPD bekerja berdasarkan itu,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Yusri menilai, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Ia pun mendorong seluruh OPD di Kutai Timur untuk bekerja dengan hati dan mendengar aspirasi warga secara langsung. (ADV)
