SANGATTA – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat perannya dalam mengawal efektivitas penggunaan anggaran daerah. Melalui rapat kerja bersama sejumlah dinas teknis, Komisi B menegaskan pentingnya verifikasi lapangan sebagai langkah kunci agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali, menjelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari penyampaian rencana kerja (renja) oleh masing-masing dinas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi langsung di lapangan sebelum pembahasan anggaran lebih lanjut.
“Setelah mereka menyampaikan renjanya, baru kita ke lapangan. Setelah turun ke lapangan, barulah dibahas kembali,” ujarnya, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan kondisi faktual.
Menurut politisi kelahiran 11 Oktober 1974 ini, kunjungan lapangan menjadi tahapan krusial untuk menentukan prioritas pembangunan. Melalui inspeksi langsung, Komisi B dapat menilai apakah program yang diajukan relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
“Oh ini prioritas, ini jangan. Jangan sampai nanti begitu kita turun ke lapangan ternyata tidak efektif,” tambahnya.
Pendekatan ini, kata Ali, tidak hanya bertujuan meningkatkan akurasi dalam perencanaan, tetapi juga mencegah pemborosan anggaran sejak dini. Dengan verifikasi lapangan, setiap rupiah dari APBD diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kutim.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta beberapa dinas teknis lainnya. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif ini, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan di Kutai Timur berjalan lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (ADV)
