SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan nilai APBD yang mendekati Rp10 triliun, pengawasan dan evaluasi menjadi perhatian utama lembaga legislatif daerah tersebut.
Langkah konkret dilakukan melalui serangkaian rapat kerja antara Komisi B DPRD Kutim dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. Ketua Komisi B, Muhammad Ali, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan setiap program daerah memiliki arah yang jelas serta berdampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“Makanya kita kupas melalui mitra kerja komisi. Jadi masing-masing OPD yang terkait dengan Komisi B itu kita panggil semua,” ujar Muhammad Ali usai rapat dengan sejumlah dinas terkait.
Komisi B DPRD Kutim membawahi bidang perekonomian daerah, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi dan UKM, serta tenaga kerja. Dalam proses pembahasan, komisi ini menelusuri satu per satu program yang diajukan oleh masing-masing OPD untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah awal, Komisi B mengundang Dinas Perkebunan untuk memaparkan program kerja dan rencana anggaran tahun 2025. Pemilihan sektor perkebunan sebagai pembahasan pertama menunjukkan pentingnya kontribusi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet terhadap perekonomian daerah.
“Sektor perkebunan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kutim dan menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan,” jelas Muhammad Ali.
Politisi kelahiran 11 Oktober 1974 ini menambahkan, rapat dengan OPD lainnya akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjamin seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Setiap program yang diajukan harus memiliki indikator kinerja yang terukur dan selaras dengan visi pembangunan Kutim. (ADV)
