SANGATTA – Kesempatan memperoleh pendidikan di Kutai Timur (Kutim) diarahkan tidak berhenti pada bangku sekolah. Pemerintah daerah juga menyiapkan pendidikan kesetaraan dan keterampilan sebagai bekal bagi anak yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan.
Skema tersebut menjadi bagian dari penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Selain Disdikbud, program ini didukung Bappeda, DPMDes, Disdukcapil, Dinas Sosial, organisasi profesi, PKK, SKB, serta PKBM.
Model layanan pun disesuaikan dengan kondisi wilayah. Bersama SKB dan PKBM, Disdikbud menyiapkan kelompok belajar di daerah yang sulit menjangkau pusat layanan, antara lain Sandaran, Kaliorang, dan Kaubun. Jalur formal maupun Paket A, B, dan C disiapkan agar anak memiliki pilihan untuk kembali melanjutkan pendidikan.
Di balik perluasan layanan tersebut, pemerintah masih perlu memastikan data sasaran benar-benar sesuai kondisi lapangan. Saat ini terdapat 10.112 anak yang tercatat sebagai ATS. Sebanyak 5.531 data telah diverifikasi, sedangkan 4.579 lainnya masih dalam proses penelusuran.
Verifikasi juga menghasilkan temuan yang cukup besar. Sekitar 2.000 data ATS tidak ditemukan setelah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Di Desa Sukarahmat, misalnya, dari 161 data ATS, sebanyak 108 anak tidak ditemukan ketika petugas melakukan pengecekan langsung.
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, mengatakan data yang tidak ditemukan telah diteruskan kepada Pusdatin Kemdikdasmen RI dan dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk. Langkah tersebut dilakukan agar data yang tidak lagi sesuai kondisi lapangan tidak menjadi beban statistik Kutim.
Dengan pembenahan data, perluasan layanan, serta keterlibatan lintas sektor, pemerintah berharap penanganan ATS dapat dipercepat hingga akhir tahun. Sasaran akhirnya bukan hanya menurunkan angka ATS, tetapi memastikan layanan pendidikan terserap secara merata dan berkualitas. (ADV/ProkopimKutim/TP)
