MUARA BENGKAL — Sore itu, kendaraan rombongan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaju perlahan di jalan poros Rantau Pulung–Batu Ampar. Di antara rombongan tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi tampak turun langsung meninjau kondisi jalan utama yang menjadi urat nadi transportasi bagi warga di wilayah pedalaman. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pemantauan infrastruktur untuk memastikan perawatan jalan dilakukan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.
Mahyunadi ingin memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berjalan di pusat kota, tetapi juga menyentuh wilayah terluar. Dalam perjalanan, ia beberapa kali menghentikan kendaraan untuk melihat langsung kondisi jalan dan berdiskusi dengan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah ruas jalan poros yang dikerjakan dengan sistem swakelola.
“Pastikan kualitasnya baik, jangan asal timbun. Ini akses penting untuk warga,” tegas Mahyunadi kepada petugas lapangan. Ia menilai, kualitas jalan yang baik merupakan bentuk keadilan pembangunan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan sosial pada jalur darat ini.
Setibanya di Muara Bengkal, Mahyunadi beristirahat sejenak sebelum melanjutkan agenda keesokan harinya. Rencananya, ia akan meninjau jalur strategis yang menghubungkan beberapa kecamatan di pedalaman Kutim, mulai dari Muara Bengkal hingga Busang. Titik-titik yang akan disambangi antara lain Desa Senambah, Muara Ancalong, Senyiur, dan Long Bentuk—wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan.
Ruas jalan poros ini memiliki arti penting bagi konektivitas ekonomi dan pelayanan publik. Meski sistem swakelola dinilai lebih efisien, Mahyunadi menekankan pentingnya pengawasan agar hasil pekerjaan tetap bermutu. Ia juga ingin memastikan proyek perawatan jalan berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan warga.
Desa Senambah dan Senyiur dikenal sebagai kawasan perkebunan rakyat yang potensial, namun kerap terhambat distribusi karena kondisi jalan. Sementara Long Bentuk, yang berada di perbatasan, masih bergantung pada jalur tanah yang sulit dilalui saat musim hujan.
Menurut Mahyunadi, meninjau langsung ke lapangan memberi gambaran nyata terhadap tantangan infrastruktur yang tidak selalu tergambar dalam laporan administrasi. Ia berkomitmen untuk terus memastikan pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok. Jalan adalah kunci untuk membuka akses ekonomi dan layanan publik,” ujarnya.
Pemkab Kutim menargetkan penguatan infrastruktur dasar sebagai langkah strategis menuju percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kehadiran Mahyunadi di jalur poros pedalaman menjadi penegasan bahwa perhatian pemerintah tak berhenti di pusat kota, tetapi terus bergerak hingga ke wilayah terjauh Kutai Timur. (ADV/ProkopimKutim/T)
