YOGYAKARTA – Upaya panjang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan tenaga pertanahan profesional akhirnya menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 13 putra-putri Kutim resmi diwisuda dari Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, mengukuhkan kesiapan daerah dalam memperkuat tata kelola agraria yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah berkepadatan investasi dan konflik ruang tersebut.
Wisuda yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan itu menjadi penanda penting: Kutim kini tidak lagi sekadar bergantung pada tenaga teknis dari luar daerah. Kehadiran 13 lulusan baru ini membuka jalan bagi pengelolaan pertanahan yang lebih akurat, transparan, dan berorientasi kepentingan publik.
Plt Asisten Pemkesra Seskab Kutim, Trisno, menegaskan kontribusi para lulusan ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan. “Lulusan STPN diharapkan dapat mengabdi dan berkontribusi nyata dalam menata administrasi pertanahan, sekaligus mendukung suksesi 50 program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur,” tandasnya.
Dari 13 lulusan tersebut, Durry Hanan, taruni asal Sangatta Utara, tampil menonjol. Ia dinobatkan sebagai lulusan terbaik jalur kerja sama. Predikat ini menegaskan bahwa Kutim bukan hanya mengirim peserta, tetapi mampu melahirkan sumber daya unggulan yang siap bersaing di tingkat nasional.
Program tugas belajar Pemkab Kutim dengan STPN Yogyakarta bukan kebijakan instan. Gagasan itu dirumuskan sejak 2013 oleh Ardiansyah Sulaiman—ketika masih menjabat Wakil Bupati—bersama Rizali Hadi, yang kala itu memimpin Bagian Tata Pemerintahan. Mereka melihat kebutuhan mendesak: Kutim yang luas dan dinamis tidak akan mampu menata administrasi pertanahan tanpa tenaga teknis yang memadai. Implementasi dimulai 2015, dan kini telah menghasilkan tiga angkatan lulusan.
Posisi mereka sangat strategis. Kutim menghadapi kompleksitas agraria mulai dari tumpang tindih ruang, kebutuhan percepatan sertifikasi, hingga penataan kawasan hutan. Keahlian pengukuran dan pemetaan kadasteral para lulusan ini diharapkan menjadi kunci pelaksanaan program prioritas daerah, seperti 1 KK 1 Sertifikat, Desa Presisi, serta penyelesaian enklave kawasan hutan. (ADV/ProkopimKutim/T)
